Pena Mabda

Oleh : Maulli Azzura Polemik kepemilikan tambang sejatinya tak akan pernah berkesudahan dalam Sistem Kapitalisme Sekuler Demokrasi, karena sistem tersebut ditegakkan atas asas pengabaian Syariat Allah SWT dalam pengaturan urusan publik (masyarakat & negara), dan ditopang oleh salah satu pilar yaitu pilar kebebasan berkepemilikan. Siapapun boleh  “bebas memiliki” tambang berlimpah di negara ini. Dengan begitu, kesejahteraan rakyatpun menjadi utopia. Dalam sebuah negara yang menganut Sistem Kapitalisme, manusia didaulat sebagai pihak yang menetapkan aturan hukum terhadap urusan publik/rakyat, yang kita sebut sebagai  “Kedaulatan di tangan rakyat”, sehingga lahirlah produk hukum hasil daya pikir manusia, bukan produk hukum buatan Allah SWT, yang dalam sistem Islam kita kenal sebagai Syariah Islam Kaffah. Inilah perbedaan yang paling mendasar/prinsipil antara Sistem Kapitalisme Sekuler dengan Sistem Islam, sehingga dari sinilah cikal bakal munculnya secara kontinyu berbagai

HET BERAS NAIK, RAKYAT SEMAKIN TERCEKIK Oleh : Azza hafizah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras bakal naik permanen usai 31 Mei mendatang. Kini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) stana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4). (CNNI, 20/5/2024) Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyampaikan, kenaikan HET beras sebetulnya hanya formalitas sebab pada kenyataannya harga beras sudah lama bergerak di level Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.500 per kilogram, baik untuk jenis premium maupun medium. Menurut Ronny, daya beli konsumen sudah tertekan oleh harga beras yang tinggi sejak beberapa waktu lalu. Dengan demikian, adanya penetapan relaksasi HET beras menjadi permanen tidak akan terlalu berimbas terhadap daya beli masyarakat. Di sisi lain, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras dinilai sangat membantu petani. Pasalnya, sejak harga beras melonjak, HPP tidak mengalami kenaikan, sehingga petani sama sekali tidak ikut me